Peristiwa 80 Tahun Silam: Berita Proklamasi Kemerdekaan RI Lolos Sensor Sampai di Surabaya

Catatan: Yousri Nur Raja Agam   

Jatimnews.info || Jakarta - 80 tahun lalu, tidak gampang wartawan mengirim berita dari Jakarta ke berbagai daerah. Terutama berita politik yang berkaitan dengan perjuangan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan.

Sekitar tahun 1945, berita yang dikirim wartawan melalui radio, telegram dan telepon diawasi oleh ahli komunikasi Bala tentara Jepang. Berita yang dikirim harus melewati sensor yang ketat dari Penguasa yang menjajah Indonesia tiga setengah tahun.

Salah satu berita yang sangat penting kala itu adalah berita kemerdekaan Republik Indonesia. Wartawan yang  mengirim berita detik-detik Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ke Surabaya, berhasil meloloskan diri dari petugas sensor.

Secara kebetulan, peristiwa bersejarah 80 tahun lalu itu, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi di Jakarta hari Jumat, 17 Agustus 1945. Hebatnya, berita itu diterima di Surabaya 15 menit setelah Sukarno membacakan naskah proklamasi didampingi Bung Hatta.

Tidak mudah seperti zaman sekarang, pengiriman berita kala itu.  Anda jangan membayangkan seperti saat ini. Bisa langsung via HP atau komputer di internet. Tidak. Kala itu teknologi belum secanggih saat ini. Pengiriman berita masih menggunakan telegram dengan morse dan telepon kabel. Belum menggunakan satelit.

Kendati mengalami hambatan, berita proklamasi kemerdekaan RI itu berhasil diterima di kantor berita Domei Cabang Surabaya dari kantor berita Domei pusat di Jakarta dalam bentuk morse.

Berita yang diterima markonis Jacob dan Soemadi itu diserahkan ke bagian redaksi. Kantor berita Domei yang dipimpin seorang Jepang bernama Ohara itu, anggota redaksinya adalah: Soetomo (Bung Tomo), RM Bintarti, Soemadji Adji Wongsokeosoemo (dikenal dengan panggilan Pak Petruk), Wiwik Hidayat dan Fakih. Bagian telekomunikasi diketuai Hidayat yang dibantu oleh Soejono, Jacob, Soemadi, Soewadji, Anwar Idris, Koesnindar, Soedarmo dan Koentojo.

Kena Sensor 

Begitu berita yang diserahkan Jacob ke redaksi diterima, suasana di kantor Domei itu manjadi ramai. Perbincangan tentang kemerdekaan dan proklamasi itu menjadi berkepanjangan. Tetapi, sesuai prosedur berita itu diteruskan ke Hodokan (dinas Sensor). 

Petugas Hodokan (sensor) marah dan menyatakan bahwa berita itu tidak benar. Berita itu ditahan dan tidak boleh disiarkan. Namun secara diam-diam, Jacob, petugas kantor berita Domei meneruskannya ke harian Soeara Asia. Surat kabar terbit sore. Kebetulan kantornya bersebelahan, sama-sama di Aloon-aloon straat (kini gedung PT. Pelni Jalan Pahlawan).

Ternyata, Hodokan juga menyampaikan bantahan ke Soeara Asia, sehingga membuat redakturnya Mohammad Ali menjadi ragu-ragu. Padahal berita itu sudah diset untuk halaman 1 dengan judul “Proklamasi Indonesia Merdeka”. 

Tidak kehabisan akal, Mohamad Ali menginterlokal ke kantor berita Domei pusat di Jakarta. Dari Jakarta, penerima telepon yang bernama Ahmad, mengatakan berita itu benar dan valid. Teruskan saja, berita itu sudah betul. 

Namun konfirmasi itu dianggap terlambat, sedangkan halaman koran itu sudah terisi berita lain, sehingga berita “Proklamasi” itu hanya dimuat sebagai “Stop Press” hari itu. Kendati berita singkat atau Stop Press, namun secara berantai berita kenerdekaan 17 Agustus 1945, menyebar ke mana-nana.

Bahkan berita Proklamasi Kemerdekaan RI dengan naskah lengkap disiarkan harian Soeara Asia, Sabtu, 18 Agustus 1945 yang dimuat di halaman pertama. Berita kemerdekaan tersiar dengan cepat, apalagi bersamaan dengan itu di mana-mana ditempel selebaran tentang proklamasi itu.

Memang, sejarah mencatat, setelah Bala tentara Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan pers di Indonesia, termasuk Kota Surabaya masih tetap semarak. Para wartawan dan pekerja pers tetap bersemangat. Sebagai tenaga profesional yang independen, mereka terus mengembangkan cakrawala jurnalistiknya.

Perkembangan perang pasifik yang berkecamuk antara Bala tentara Jepang dengan Sekutu dan kegiatan para pejuang kemerdekaan saling mendukung dalam pemberitaan suratkabar dan radio.

Saat pertama kali Jepang menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, terhitung sejak 1 April 1942, diberlakukan ketentuan penggunaan waktu yang sama dengan waktu di Negara Sakura itu. Berikutnya Pemerintahan Jepang di Indonesia mengeluarkan Maklumat No.15 tanggal 29 April 1942 yang isinya kewajiban menggunakan tahun Nippon. Tahun 1942 diganti menjadi tahun 2602  atau sering disingkat 02.

Bagi masyarakat pers Indonesia, juga di Surabaya, sensor yang ketat dari Hodokan, yakni Dinas Pers Bala tentara Dai Nippon juga sangat dirasakan. Waktu itu, mendengarkan siaran radio “musuh” atau Sekutu dilarang. 

Sensor diberlakukan untuk seluruh barang cetakan, terutama surat kabar harian, mingguan, bulanan dan berkala. Termasuk barang cetakan majalah, buku bacaan, buku pelajaran, selebaran, pengumuman, merek dagang, program bioskop dan undangan. Bahkan, studio foto diwajibkan mengirim film hasil cetakannya ke badan sensor sebelum diserahkan kepada yang memesan foto tersebut

Untuk membatasi gerak pers, pembesar Bala tentara Jepang di Jakarta, secara resmi mengeluarkan Undang-undang No.18 tanggal 25 Mei 1942 tentang “Pengawasan badan-badan pengumuman dan penerangan dan penilikan pengumuman dan penerangan”. 

Undang-undang yang memuat 11 pasal itu menjabarkan ketentuan tentang pengumuman dan penerangan kepada masyarakat umum. Selain berisi petunjuk untuk mendapatkan izin penerbitan dan larangan dalam penyiaran, juga ditetapkan pada pasal 11 tentang ancaman hukuman bagi pelanggar UU No.18 itu.

Selain ada surat kabar “Soeara Asia”, awal pendudukan Jepang di Surabaya, juga terbit surat kabar “Pewarta Perniagaan” dengan alamat di Aloon-aloon straat 30 (sekarang Jalan Pahlawan 116). 

Perubahan di dunia pers juga terjadi di kantor berita. Kantor berita “Aneta” oleh Jepang dilarang beroperasi, sedangkan kantor berita “Antara” boleh beroperasi dengan ketentuan ganti nama menjadi “Yashima”. Namun, kemudian menjadi kantor berita “Domei” bagian Indonesia. Surat kabar yang terbit, untuk berita luar negeri hanya boleh mengambil dari kantor berita Domei.

Pengawasan yang ketat juga diberlakukan terhadap wartawan. Untuk memperoleh kartu wartawan, terlebih dahulu dilakukan penataran dan hanya yang lulus berhak mendapat kartu pers yang dikeluarkan oleh Jawa Shinbun Kai (organisasi sejenis Serikat Penerbit Suratkabar atau SPS di Jawa waktu itu). 

Salah satu data yang diungkap A.Latief dalam bukunya “Pers Indonesia di zaman Jepang”, menyebut wartawan surat kabar Soeara Asia yang lulus hanya 16 orang.

16 wartawan itu adalah: R.Toekoel Soerohadinoto, Abdoel Wahab, Imam Soepardi, Sie Tjin Goan, Mohammad Ali, Ronggodanoekoesoemo, Moch Sofwan Hadi, Sie Pek Ho, R.Abdoel Azis, JAA Pattiradjawane, A Dermawan Loebis, Mohammed, Sarif Roesdi, R.Soenarjo, Ibnoe Soejahman dan R.Koesen.

Walaupun pemerintahan Bala tentara Jepang sangat ketat dalam sensor, mereka melakukan pembinaan kepada pemuda Indonesia dengan semangat Asia Raya. Dari itu diperoleh manfaat untuk menggalang semangat menuju Indonesia merdeka. Akhirnya setelah Jepang “bertekuk lutut” akibat jatuhnya bom atom di Hirosyima dan Nagasaki.

Semoga berita dan artikel yang berkaitan dengan sejarah tetap digandrungi kaum milenial dan Generasj Zet. Sebab bagaimanapun juga, peristiwa masa lalu dan sejarah, tetap bermanfaat sebagai pembanding perkembangan masa kini dan akan datang. Yousri Nur Raja Agam, wartawan senior di Surabaya. (Hary/Red)