DUGAAN INTIMIDASI DAN PEMAKSAAN PENURUNAN BERITA USAI KASUS PENGGELAPAN MOBIL BERAKHIR DAMAI

Jatimnews.info || Ngawi – Polemik pasca penyelesaian perkara dugaan penggelapan mobil rental yang sempat dilaporkan ke Polres Ngawi kini memunculkan persoalan baru. Kali ini, sorotan tertuju pada dugaan adanya tekanan dan pemaksaan terhadap media untuk menurunkan pemberitaan yang sebelumnya diminta untuk dikawal dan dipublikasikan.

Kasus tersebut bermula dari laporan dugaan penggelapan kendaraan rental yang tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/65/IV/2026/SPKT/POLRES NGAWI/POLDA JATIM. Saat itu, pemilik usaha rental kendaraan yang dikenal dengan nama Intan Trans berinisial S meminta agar perkembangan laporannya mendapat perhatian dan pengawalan media.

Berdasarkan informasi yang diterima, media kemudian memberitakan kasus tersebut sesuai kronologi yang disampaikan pelapor dan berdasarkan laporan resmi yang telah diterima pihak kepolisian.

Namun setelah proses hukum berjalan dan perkara tersebut dikabarkan berakhir dengan perdamaian antara para pihak, muncul permintaan dari pemilik rental agar berita yang telah dipublikasikan segera diturunkan.

Permintaan tersebut bahkan diduga disertai tekanan secara berulang. Dalam percakapan yang diterima media, pemilik rental menyampaikan pernyataan yang pada pokoknya menyebut bahwa urusannya dengan pihak terlapor telah selesai dan meminta agar berita dihapus.

Salah satu isi percakapan yang diterima media berbunyi:

"Urusanku sama Mas Novan sudah selesai dan dihapus beritanya. Sudah dari Polres saya tadi. Katanya Polres suruh biarin saja. Diperingatkan 2-3 kali. Jika tidak diturunkan, dari pihak media yang memberitakan urusan sama yang diberitakan, saya tidak ikut campur."

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan publik terkait adanya dugaan upaya intimidasi maupun tekanan terhadap kerja jurnalistik yang telah dilakukan berdasarkan laporan resmi yang sebelumnya justru diminta untuk dipublikasikan.

Dalam prinsip hukum pers di Indonesia, pemberitaan yang dibuat berdasarkan fakta, keterangan narasumber, serta dokumen resmi tidak serta-merta wajib dihapus hanya karena perkara yang diberitakan kemudian berakhir damai. Apabila terdapat keberatan terhadap isi pemberitaan, mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengedepankan penggunaan Hak Jawab dan Hak Koreksi, bukan pemaksaan penghapusan berita.

Pers memiliki fungsi memberikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa yang memiliki nilai berita. Selama pemberitaan dilakukan sesuai kaidah jurnalistik, berimbang, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, keberadaan berita tersebut merupakan bagian dari arsip informasi publik.

Sejumlah kalangan menilai bahwa tindakan meminta media mengawal kasus saat proses pelaporan berlangsung, namun kemudian mendesak penghapusan berita setelah perkara selesai, merupakan sikap yang tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Media pada dasarnya bukan alat kepentingan salah satu pihak. Ketika suatu peristiwa memiliki nilai berita dan didukung fakta yang dapat diverifikasi, maka media berhak mempublikasikannya. Sebaliknya, apabila ada keberatan terhadap isi pemberitaan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan adanya arahan untuk menghapus pemberitaan tersebut. Oleh karena itu, media tetap membuka ruang klarifikasi kepada seluruh pihak guna menjaga prinsip keberimbangan dan profesionalitas jurnalistik. 

Pewarta: Cdr

Reporter: Khoirul 

Editor: Hary