Pemkab Madiun Luncurkan Stikerisasi Bansos dan Perlinsos Digital Demi Ketepatan Sasaran
Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan, pelaksanaan perlindungan sosial wajib terintegrasi dengan program-program nasional, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, PBI-JK, serta berbagai program prioritas lainnya.(Red)
Jatimnews.info || Kebonsari — Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Sosial mengambil langkah tegas dalam memperketat pengawasan penyaluran bantuan sosial. Langkah tersebut diwujudkan lewat kegiatan Sosialisasi, Launching Stikerisasi Penerima Bantuan Sosial, serta Percepatan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Acara yang dipusatkan di aula pertemuan Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, ini dihadiri oleh jajaran forum pimpinan daerah, para camat, kepala desa, lurah, serta unsur terkait lainnya.
Puncak acara ditandai dengan pemasangan stiker secara simbolis di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Balerejo. Penempelan ini dilakukan langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, dan Kepala Dinas Sosial Supriyadi.
Integrasi Program Nasional demi Visi Bersahaja
Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan, pelaksanaan perlindungan sosial wajib terintegrasi dengan program-program nasional, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, PBI-JK, serta berbagai program prioritas lainnya. Upaya ini diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi Kabupaten Madiun yang BERSAHAJA (Bersih, Sehat, dan Sejahtera).
Program stikerisasi ini sendiri menyasar sekitar 50.934 penerima PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Murni yang berada pada rentang desil 1 hingga 4. Bupati Hari Wuryanto menyampaikan instruksi tegas mengenai kedisiplinan dan komitmen para penerima bantuan.
"Tujuan utama stikerisasi ini agar penyaluran bantuan sosial bersifat transparan dan akuntabel. Kami ingin memastikan bantuan tersebut benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Namun, jika ada penerima yang menolak dipasangi stiker di rumahnya, hal tersebut akan kami anggap sebagai bentuk pengunduran diri dari status penerima bantuan," tegas Hari Wuryanto.
Pelaksanaan penempelan stiker ini melibatkan kolaborasi erat antara petugas sosial, pihak kecamatan, hingga kepala desa dan lurah. Kebijakan ini juga memberikan ruang fleksibilitas bagi warga dengan kondisi khusus untuk tetap memperoleh haknya, sekaligus mendorong graduasi mandiri bagi warga yang taraf ekonominya telah meningkat.
Fokus Penanganan 26 Jenis PMKS
Sementara itu, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menyoroti pentingnya penanganan kesejahteraan sosial secara terpadu yang mencakup spektrum luas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
"Terdapat 26 jenis PMKS yang menjadi fokus penanganan kami di lapangan, di antaranya anak balita terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, korban NAPZA, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah, hingga fakir miskin," urai Purnomo Hadi.
Ia berharap sosialisasi ini mampu menggerakkan seluruh pemangku kepentingan dari tingkat kecamatan hingga kelurahan. Implementasi program rehabilitasi sosial, pemberdayaan, dan perlindungan sosial diharapkan berjalan sinergis melalui kelembagaan seperti Karang Taruna dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi memaparkan, program stikerisasi ini didukung oleh anggaran Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) senilai lebih dari Rp390 juta. Dana tersebut difokuskan untuk memperbaiki kualitas data desil (pengelompokan dari desil 1 hingga 10). Targetnya, penempelan stiker tuntas dalam triwulan ini secara serentak di 15 kecamatan.
Supriyadi juga mengingatkan urgensi transisi menuju Perlinsos Digital yang menjadi syarat mutlak pencairan bantuan mulai tahun 2027.
"Mulai tahun 2027, hanya warga yang sudah terdaftar dalam sistem Perlinsos Digital yang berhak mendapatkan bantuan sosial. Sistem ini terintegrasi langsung dengan data kementerian dan BUMN, sehingga warga mampu yang berpura-pura tidak mampu akan tertolak secara otomatis oleh sistem," jelas Supriyadi.
Mengingat capaian pendataan saat ini baru menyentuh angka 15 persen, Dinas Sosial menggulirkan Gerakan Peduli Tetangga. Melalui inisiatif ini, Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa, pilar sosial, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta masyarakat mampu diinstruksikan untuk proaktif menjadi Agen Perlinsos. Tujuannya guna mendampingi dan mendaftarkan warga kurang mampu yang terkendala akses teknologi.
Pewarta: Sukini
Lay Out: Lisya Wulan
Editor: Harijono
Posting Komentar