Lidik Krimsus RI Kalbar: BPK RI Diduga Main Mata Dengan Sekda Provinsi Kalimantan Barat

Jatimnews.info || Pontianak - LIDIK KRIMUS RI (Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi Dan Kriminal Khusus Republik Indonesia) Kalimantan Barat, menduga BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) main mata dengan Sekda Provinsi Kalbar,  Semasa di Jabat dr. Harisson, M.Kes. Sabtu, 06/01/23.

Ketua Lidik Krimsus Kalbar, Hadysa Prana menilai, sikap BPK yang enggan memberikan data LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atau audit eksternal Temuan. Penyimpangan Honorarium  Tahun Anggaran 2022 di Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di duga ajang main mata oleh kedua belah pihak.

"Sikap menutupi data hasil temuan LHP atau Audit Ektsrnal. Penyimpangan Honorarium Tahun Anggaran 2022 di Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Patut diduga Ada main mata antara pihak Sekda Pemprov dan BPK RI Kalbar", imbuhnya.

Pasalnya, meskipun pihak BPK sudah dipinta atau diajukan secara resmi namun beralasan. Salinan Data yang dipinta kategori Informasi yang dikecualikan, ucapnya.

"Berdasarkan Informasi surat jawaban BPK RI Nomor 233/S/XIX.PNK/11/2023 Tertanggal 1 November 2023, yang kami peroleh, pihak BPK beralasan Salinan Data yang dipinta tergolong .Klasifikasi Informasi yang di kecualikan,"  Ungkapnya.

Sementara, dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. (Badan Publik) wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya. 

Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan serta menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Untuk itu, Lidik Krimsus RI Kalbar akan menyurati BPK, Ombudsman, Komisi Informasi Publik Ri dan KPK. 

"InsyaAllah kami akan menyurati BPK,Ombudsman,KIP dam Komisi Pemberantasan Korupsi di jakarta agar permasalahan tersebut bisa terungkap" Tegas orang nomor satu di Lidik Krimsus Kalbar, (Red)

Sumber : DPD LIDIK kRIMSUS RI KALBAR