Pimpinan DPRD Kota Batu Desak Investigasi Kasus Pegawai Dishub yang Diduga Bawa Miras dalam Perjalanan Dinas ke Solo

Jatimnews.info || Batu Malang - Soal beredarnya video viral rombongan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu, saat tengah melakukan perjalanan dinas ke Solo, Jawa Tengah yang diduga membawa minuman keras (Miras), kini menjadi bahan perbincangan publik.

Betapa tidak, pasalnya berdasarkan video yang disebarluaskan hingga sampai ke kalangan media, dampaknya kini menjadi sorotan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum (APH) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu.

Tak pelak, karuan saja kegaduhan kasus itupun mendapatkan atensi serius dari DPRD setempat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat Kota Batu kini dibuat geram.

Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, SP menegaskan, pentingnya Investigasi terhadap insiden tersebut untuk menjaga marwah dan citra pemerintah daerah, terutama Pemerintah Kota (Pemkot) Batu.

“Ya, berkaitan soal video yang viral itu, saya menegaskan kepada Dishub Kota Batu untuk segera melakukan investigasi terhadap kejadian tersebut. Karena, dugaan membawa miras (kalau itu benar) dalam urusan perjalanan dinas merupakan tindakan yang sangat tidak pantas, tidak terpuji, tidak etis dan tercela, sehingga menciderai rakyat,” tegas Ludi Tanarto, saat dikonfirmasi awak media, pada Selasa (3/12/2024).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan kembali, jika merujuk pada video yang beredar luas di media sosial WhatsApp, yang memperlihatkan seorang pegawai Dishub Kota Batu diduga membawa botol Miras saat perjalanan dinas menuju Solo untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pada Jumat (29/11/2024) yang lalu.

"Kalau melihat dari video yang viral itu, saya menyimpulkan diambil secara diam-diam oleh seseorang yang diduga juga pegawai Dishub Kota Batu dalam satu rombongan di dalam bus, yang lalu diunggah mungkin dijadikan histori atau status WhatsApp sehingga menjadi viral," paparnya.

Berkaitan dengan kasus yang dimaksud, pihaknya dalam waktu dekat bakal memanggil kepada dinas yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi berkaitan dengan jumlah nominal anggaran untuk perjalanan dinas tersebut.

"Kami DPRD Kota Batu akan memanggil dinas yang bersangkutan, berkaitan dengan anggaran dari mana dan diperuntukkan apa, guna keterbukaan informasi publik sesuai dengan undang-undang," ujarnya mempertegas.

Tak hanya itu, pihaknya juga mengingatkan agar instansi terkait segera mengambil langkah tegas dan transparan dalam menyelidiki insiden yang dapat merusak integritas pegawai Pemerintah Kota Batu, utamanya Dishub.

"Tentunya kami mendukung sepenuhnya, jika APH seperti kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan investigasi serta para awak media juga ikut mengawal untuk dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang," pungkasnya.

Jurnalis: Karmawan 

Editor: Harijono