Sikap Diam Bupati Tulungagung di Tengah Maraknya Tambang Ilegal Menuai Protes

Aktivitas tambang Galian C yang diduga ilegal di Desa Sumberagung dan Desa Blimbing, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, memicu gelombang protes masyarakat. 

Tak hanya merusak ekosistem dan infrastruktur, keberadaan tambang yang beroperasi tanpa izin ini berpotensi menyebabkan bencana banjir di wilayah Tulungagung.

Kondisi jalan raya pun semakin parah akibat truk-truk bermuatan tambang yang melintas. 

Ironisnya, keuntungan dari aktivitas ini tampaknya hanya dinikmati oleh oknum tertentu, sementara kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah bisa dibilang nihil.

Keberanian Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung untuk menegakkan hukum dipertanyakan. 

Apakah sikap diam ini disebabkan oleh ketakutan untuk bertindak atau ada kepentingan rahasia yang menguntungkan kedua pemimpin daerah tersebut? 

Sebagai figur pemimpin, seharusnya mereka dapat berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal ini demi kepentingan masyarakat.

Sujanarko, mantan Direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berkomentar agar masyarakat bisa menjadi kekuatan demi perubahan.

“Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya menunggu langkah dari Aparat Penegak Hukum (APH), yang selama ini dinilai lamban. Dengan transparansi yang kuat, aspirasi masyarakat dapat menjadi kekuatan untuk mendorong perubahan”, jelasnya.

Ia menegaskan pentingnya tindakan proaktif dari pemerintah daerah. 

“Bupati punya kewenangan untuk bertindak. Jangan sampai menunggu APH yang selama ini tercekat dalam ketidakpastian,” pungkasnya.

Menariknya, dugaan bahwa dukungan dari pihak tambang saat pemilihan kepala daerah berperan dalam perlambatan tindakan pemerintah makin menguatkan opini publik. 

Masyarakat mendesak agar keberanian dan integritas pemimpin daerah tidak terkorupsi oleh kepentingan tertentu.

Hingga berita ini diturunkan, Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung belum memberikan statemen resmi terkait isu ini, meskipun telah dihubungi melalui WhatsApp. 

Kasatpol PP juga belum memberikan respon yang diharapkan.

Dengan waktu yang terus berjalan, masyarakat Tulungagung menanti langkah tegas dari pemimpinnya. 

Apakah tindakan nyata akan diambil, ataukah penantian akan terus berlanjut dalam kebisuan yang merugikan banyak pihak.

Jurnalis: Iw

Editor: Harijono