Demo Damai Tuntut Tambah Kuota Siswa dan Soroti Dugaan Pungli di Sekolah Kediri

Jatimnews.info || Kediri – Puluhan anggota PSM Banaspati Mojopahit menggelar aksi damai di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Wilayah Kediri, pada Kamis (26/06). Mereka menyuarakan dua tuntutan utama: penambahan kuota siswa di SMA/SMK negeri se-Kediri Raya dan penyelidikan dugaan pungutan liar (pungli) di SMAN 1 Ngadiluwih dan SMKN 1 Kras.

Perwakilan PSM Banaspati Mojopahit, Harbaktian dan Joko Prasetyo, menyatakan keprihatinan atas banyaknya lulusan SMP/MTs, terutama dari kalangan kurang mampu dan berprestasi, yang belum tertampung di sekolah negeri.

"Kami mendesak ada penambahan pagu (kuota) siswa untuk setiap rombongan belajar (rombel) pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (PPDB) di SMA/SMK Negeri se-Kediri Raya. Masih banyak anak berprestasi dan tidak mampu yang belum kebagian kursi," tegas Harbaktian di lokasi aksi, seperti disampaikan dalam audiensi dengan perwakilan Cabdin.

Audiensi dilakukan antara perwakilan PSM dengan pihak Cabdin Kediri, yang diwakili oleh Sidik Purnomo (Kasi SMK) dan Heri Utomo (Kasi Humas). Turut hadir mewakili institusi terkait adalah perwakilan Kasi Intel Kejari Kabupaten Kediri dan aparat Polres Kediri Kota.

Merespons isu dugaan pungli, Heri Utomo menegaskan bahwa pihak Cabdin tidak mengetahui adanya tindakan tersebut. 

"Mengenai adanya tindakan yang diduga pungutan liar, pihak kantor cabang dinas tidak mengetahui hal tersebut. Kami mempersilakan untuk melaporkan secara resmi kepada pihak yang berwenang jika ada bukti," jelas Heri Utomo.

Sementara mengenai tuntutan penambahan kuota siswa per rombel, Sidik Purnomo menjelaskan adanya regulasi yang membatasi.

"Untuk penambahan pagu siswa di sekolah negeri, memang sudah ada petunjuk teknis (juknis) yang mengatur, baik dari pusat, daerah, maupun Provinsi Jawa Timur. Setiap rombel saat ini dibatasi maksimal 36 siswa," papar Sidik.

Dia juga menyoroti tantangan teknis dan anggaran. “Selain aturan rombel, pendirian sekolah baru pun memerlukan banyak pertimbangan dan tentu terkendala anggaran," tambahnya. 

Sidik menyarankan agar PSM mengajukan tuntutan penambahan kuota atau sekolah baru secara resmi. 

"Saran kami, kirimkan surat resmi ke Kantor Cabdin dan ditembuskan ke Cabdin Provinsi serta Kementerian Pendidikan. Ini perlu menjadi pembahasan lebih lanjut di level yang berwenang,“ pungkasnya.

Aksi berlangsung tertib dan diakhiri dengan dialog. PSM Banaspati Mojopahit menyatakan akan menindaklanjuti saran dari Cabdin untuk menyampaikan aspirasi mereka secara resmi melalui surat, sembari mendorong penyelidikan tuntas atas dugaan praktik pungli di dua sekolah tersebut. (JK-RED)