Sekelas Kapolri, Panglima, Menteri, PARTAI Dianggap di Bawah BGN, Pernyataan Koordinator SPPI Tulungagung Tuai Kecaman
Ketua DPP PSM Banaspati Mojopahit, menyayangkan ucapan tersebut
Jatimnews.info || Tulungagung, Gema Nusantara – Pernyataan kontroversial meluncur dari mulut Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kabupaten Tulungagung, Sebrina. Dalam sebuah forum, ia menyebut bahwa “sekelas Kapolri, Menteri, hingga partai politik pun tunduk di bawah aturan BGN”. Ucapan itu sontak memicu gelombang kritik keras dari berbagai kalangan.
BGN (Badan Gizi Nasional) sendiri merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Tugas utamanya fokus pada pemenuhan gizi nasional melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan stunting, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Namun, pernyataan Sebrina dinilai keluar jalur, bahkan dianggap menodai semangat demokrasi Pancasila.
Ketua DPP PSM Banaspati Mojopahit, menyayangkan ucapan tersebut. Menurutnya, seorang koordinator SPPI yang notabene masih berstatus pegawai honorer tidak seharusnya berbicara seolah BGN adalah lembaga super power di atas semua institusi negara.
“Emangnya BGN itu dibiayai dari nenek moyangnya si Koordinator SPPI Tulungagung? Jangan arogan membawa nama lembaga negara untuk merendahkan institusi lain. Itu melecehkan demokrasi Pancasila,” tegasnya.
Pihaknya menilai, pernyataan itu bukan sekadar salah kaprah, tetapi berpotensi menimbulkan konflik antar-lembaga negara. “Sekelas Kapolri, Panglima TNI, Menteri, itu semua adalah pilar negara. Tidak pantas dibanding-bandingkan apalagi diklaim berada di bawah ketiak BGN. Ini jelas penghinaan terhadap tatanan demokrasi,” tambahnya.
DPP PSM Banaspati Mojopahit bahkan memastikan akan melayangkan laporan resmi ke Kapolri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, hingga Komisi IX DPR RI untuk meminta evaluasi terhadap Koordinator SPPI Tulungagung.
“Kalau perlu, pecat saja koordinator itu. Proses secara hukum, biar jelas, agar mulut dan otaknya tidak seenaknya melecehkan institusi negara dan demokrasi,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BGN pusat belum memberikan keterangan resmi terkait kontroversi ini. Namun, publik menanti sikap tegas agar lembaga baru yang lahir dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto ini tidak tercoreng hanya karena ucapan serampangan oknum bawahannya di daerah.
Pewarta: Luky
Editor: Hary
Posting Komentar