Jejak Mafia BBM dan Tambang Ilegal di Mojokerto: Mobil Tangki PT Lautan Dewa Energi Diduga Suplai Solar Subsidi ke Alat Berat Tambang Ilegal

Jatimnews.info || Mojokerto – Dugaan praktik kejahatan terorganisir di sektor energi dan pertambangan terendus di Desa Kalikatir, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Sebuah mobil tangki biru putih diduga milik PT Lautan Dewa Energi tertangkap masuk ke wilayah desa dan diduga menyalurkan solar bersubsidi secara ilegal ke lokasi penambangan tanpa izin yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi.

Saat tim Investigasi lapangan menemukan indikasi kuat bahwa BBM tersebut ditampung terlebih dahulu, kemudian digunakan untuk menghidupi mesin-mesin alat berat di lokasi tambang ilegal yang diduga dikuasai seorang berinisial SLMT. 

"Jika dugaan ini terbukti, maka praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat luas."

"Pola ini memperkuat dugaan adanya kesengajaan dan perencanaan matang dalam distribusi BBM ilegal."

Solar Subsidi untuk Tambang Ilegal: Kejahatan Berlapis

Solar bersubsidi dilarang keras digunakan untuk pertambangan, apalagi pertambangan ilegal. Negara telah mengatur secara ketat peruntukan BBM subsidi agar tepat sasaran. Ketika solar subsidi justru dipakai untuk alat berat tambang liar, maka yang terjadi adalah perampokan uang negara secara sistematis.

Menghasilkan keuntungan pribadi di atas penderitaan publik

Presiden Prabowo: “Yang Membekingi Tambang Ilegal Akan Disikat”

Instruksi Bapak Presiden RI Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang dan mafia BBM. Presiden bahkan memperingatkan secara terbuka agar aparat tidak bermain mata, seraya menyatakan bahwa siapa pun yang berada di belakang tambang ilegal akan disikat tanpa pandang bulu.

Pernyataan Presiden ini menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum agar bertindak cepat dan tegas, khususnya di daerah-daerah yang diduga menjadi sarang praktik ilegal.

Langgar Aturan ESDM dan BPH Migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta BPH Migas secara tegas melarang penyelewengan BBM bersubsidi, baik dalam bentuk pengangkutan, penimbunan, maupun penggunaan yang tidak sesuai peruntukan.

Jika benar BBM tersebut berasal dari jalur subsidi, maka:

🔴 Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas (jo. UU Cipta Kerja)

➡ Penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi

Pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar

🔴 Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba

➡ Penambangan tanpa izin

Pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar

🔴 Pasal 480 KUHP

➡ Penadahan atau penggunaan barang hasil kejahatan

Jika ditemukan unsur pembiaran atau keterlibatan oknum, maka pasal penyertaan dan persekongkolan juga dapat diterapkan.

Kami berharap, kepada APH khususnya Wilayah Hukum Polres Mojokerto Kabupaten dan Dittipiter Polda Jatim. Menjadi atensi serius Dittipiter Polda Jawa Timur. Publik kini menanti langkah nyata aparat:

apakah hukum ditegakkan, atau mafia kembali lolos.

Ujian Nyata Penegakan Hukum

Kasus ini bukan perkara kecil. Ini adalah ujian integritas aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan energi dan tambang ilegal. 

Mafia Lebih Kuat Dari Negara.

Namun jika ditindak tegas, maka APH khususnya di wilayah Mojokerto bisa menjadi contoh keberanian penegakan hukum sesuai perintah Presiden.

Hukum harus berdiri di atas segalanya. Negara tidak boleh kalah..

Pewarta: Candra 

Lay Out: Khoirul

Editor: Harijono