Diduga Plin-Plan Alias Balikan fakta, Terkait Dugaan Praktik "Mafia BBM" oleh oknum APMS
Doc Foto: Lokasi di SPBU dugaan praktik "Mafia BBM"
Jatimnews.info || Sumenep - Menanggapi klarifikasi dan narasi defensif yang dilontarkan pihak manajemen APMS milik H. Ardi, Juhari, aktivis kontrol sosial yang menjadi garda depan dalam pengawasan distribusi energi di wilayah kepulauan, angkat bicara dengan nada yang lebih keras dan lugas. Juhari menilai klarifikasi yang disampaikan pihak APMS bukan sekadar bantahan, melainkan sebuah penyelewengan fakta yang dirancang untuk menutupi borok sistemik dalam tata kelola BBM di Sapeken.
Terkait tuduhan bahwa dirinya melakukan pemerasan dengan dalih meminta sejumlah uang hingga berujung pada pemblokiran kontak, Juhari menantang balik pihak APMS untuk membuktikan dalil tersebut di hadapan hukum.
"Tuduhan bahwa saya meminta uang berulang kali adalah fitnah keji yang diproduksi untuk membunuh karakter saya sebagai kontrol sosial. Ini adalah strategi klasik para pelanggar aturan: ketika kejahatannya terendus, mereka menyerang pembawa pesan. Saya pastikan, narasi murahan ini akan berbalik menjadi bumerang hukum bagi H. Ardi. Saya akan menuntut balik atas pencemaran nama baik yang sangat tendensius ini," tegas Juhari dengan nada berang.
Ia menambahkan bahwa tindakan memblokir kontak bukanlah bentuk profesionalitas, melainkan wujud kepanikan otoritas APMS yang tidak mampu menjawab fakta-fakta lapangan yang semakin terang benderang.
Juhari menegaskan bahwa dirinya tidak sekadar bicara tanpa dasar. Ia mengklaim telah mengantongi bukti-bukti kuat berupa rekaman video dan kesaksian saksi kunci terkait dugaan praktik "Mafia BBM" yang dilakukan oleh oknum APMS tersebut.
"Jangan dikira publik buta. Saya telah menyiapkan sederet saksi, para nelayan yang dipaksa membeli Solar dengan harga di luar nalar. Lebih dari itu, saya memiliki rekaman video otentik tahun 2025 mengenai distribusi gelap minyak milik H. Ardi di Cellong, Kangean. Kita lihat nanti, kepada siapa saja minyak subsidi itu 'dijual bebas' saat rakyat menjerit kelaparan energi. Semua bukti ini akan saya serahkan langsung kepada Pertamina dan APH sebagai instrumen untuk meruntuhkan kebohongan publik yang mereka bangun," ungkapnya.
Pernyataan paling tajam yang dilontarkan Juhari berkaitan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga mengalir melalui mekanisme operasional APMS tersebut. Menurutnya, bisnis APMS ini diduga kuat hanya menjadi tameng untuk melegitimasi aset-aset yang sumbernya patut dipertanyakan.
"Masyarakat sudah cerdas. Banyak orang tahu bahwa APMS ini disinyalir kuat menjadi instrumen pencucian uang. Jangan mencoba berlindung di balik kata 'profesionalitas' jika secara substansial Anda sedang merampok hak subsidi rakyat untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu," tambahnya.
Menutup pernyataannya, Juhari mengingatkan H. Ardi agar tidak meremehkan kekuatan kesadaran kolektif masyarakat Sapeken. Ancaman langkah hukum yang sempat disinggung pihak APMS justru dianggap Juhari sebagai pintu masuk bagi aparat untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap seluruh aset dan aktivitas bisnis sang pengusaha.
"Silakan menepis, silakan berkilah. Tapi ingat, jangan salahkan keadaan jika nantinya Anda justru terjerembab oleh ancaman Anda sendiri. Ketika tabir ini terbuka sepenuhnya, hukum tidak akan mengenal kompromi bagi mereka yang mencekik rakyat kecil demi akumulasi harta," pungkas Juhari.
Redaksi Jatimnews.info tetap konsisten mengawal kasus ini sebagai bentuk komitmen jurnalisme investigatif terhadap transparansi dan keadilan sosial di wilayah Sumenep, pungkas Juhari.
Pewarta: Juhari
Lay Out: Wulan
Editor: Hary
Posting Komentar