Pemkab Madiun Genjot Operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 demi Pangkas Kemiskinan
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan dukungan tersebut saat menghadiri Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus Penetapan Calon Siswa di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun
Jatimnews.info || Madiun — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menegaskan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1. Program strategis ini dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi (intergenerational poverty) melalui penyediaan pendidikan berkarakter bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan dukungan tersebut saat menghadiri Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus Penetapan Calon Siswa di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun, Jumat (31/7/2026).
Acara bertema "Menanam Harapan, Menumbuhkan Masa Depan Melalui Sekolah Rakyat" ini menjadi penanda dimulainya layanan pendidikan gratis berkualitas bagi ratusan peserta didik di Madiun dan wilayah sekitarnya.
Dalam sambutannya, Hari mengapresiasi langkah Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang memercayakan pengoperasian program inklusif tersebut di wilayah Madiun.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 menampung sekitar 260 hingga 360 siswa. Jumlah ini nantinya akan terus ditingkatkan hingga mencapai total kapasitas gedung sebanyak 1.200 murid.
Hari optimistis keberadaan sekolah asrama ini mampu memicu peningkatan taraf hidup masyarakat penerima manfaat. Sebab, seluruh biaya hidup dan operasional pendidikan ditanggung penuh oleh negara. Langkah ini dinilai efektif memangkas beban warga kurang mampu yang terdata dalam kategori Desil 1 dan Desil 2.
"Begitu anak-anak masuk ke sini, secara otomatis mereka keluar dari beban Desil 1 dan 2 karena seluruh kebutuhannya sudah dipenuhi negara," tutur Hari.
Pemkab Madiun juga tidak sekadar berfokus pada pendidikan anak di dalam asrama. Secara simultan, pemerintah daerah telah menyiapkan program penunjang berupa perbaikan rumah tak layak huni serta pendampingan ekonomi bagi keluarga siswa di desa secara bertahap.
"Setelah lulus dan bekerja, mereka diharapkan mampu menjadi tulang punggung keluarga sehingga pemutusan rantai kemiskinan ini berjalan riil dan permanen," imbuhnya.
Guna menjaga kualitas pembelajaran dan pembentukan akhlak peserta didik, Pemkab Madiun berkolaborasi dengan dinas terkait, kepala sekolah, serta ketua asrama untuk melakukan pemantauan harian. Tenaga pendidik dan pengelola asrama pun disiagakan penuh selama 24 jam.
Menyinggung ketersediaan infrastruktur, Hari mengakui tantangan percepatan pembangunan gedung seluas itu. Meski demikian, ia meyakini kontraktor pelaksana, PT Brantas Abipraya, mampu menuntaskannya sesuai tenggat waktu.
Saat ini, pengerjaan fisik tinggal menyisakan tahap penyelesaian akhir (finishing) sekitar 5 persen, mencakup penataan area lapangan dan jalan akses. Sisa pekerjaan tersebut ditargetkan rampung dalam kurun dua pekan ke depan.
Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun, Supriyadi, membeberkan sejumlah detail teknis operasional sekolah:
Infrastruktur & Fasilitas: Pembangunan fisik dari Kementerian PUPR ditargetkan selesai pada 31 Juli, namun masih membutuhkan penyempurnaan fasilitas pendukung seperti akses air bersih, sanitasi/WC, dan jalan. Pengerjaan sarana ini ditargetkan tuntas dalam 10 hari.
Kelancaran MPLS: Pelaksanaan MPLS dipastikan berjalan lancar sesuai jadwal Kemensos tanpa terganggu sisa pengerjaan fisik. Dinsos juga intensif memantau kelayakan asrama demi kenyamanan peserta didik.
Pembagian Peran: Kemensos memegang kendali penuh atas manajemen dan kepemimpinan sekolah (kepala sekolah merupakan tenaga organik Kemensos). Sementara Pemkab Madiun via Dinsos bertindak sebagai fasilitator, koordinator, dan penanggung jawab kendala teknis di lapangan.
Penjaringan Siswa dan Penyesuaian Rombel
Sistem penerimaan peserta didik dilakukan melalui skema penjangkauan langsung (outreach) berdasarkan data By Name By Address (BNBA) Kemensos. Apabila kuota belum terpenuhi, petugas menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS), Dinsos, dan pendamping PKH untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan.
Supriyadi tak menampik bahwa kuota awal belum sepenuhnya terisi. Hal itu disebabkan sosialisasi pada tahun pertama yang belum menjangkau kawasan pelosok dan pegunungan secara merata.
Selain itu, minimnya pendaftar pada jenjang Sekolah Dasar (SD)—karena faktor ketergantungan anak pada orang tua—membuat pengelola melakukan rekonfigurasi rombongan belajar (rombel):
Jenjang SMP: Disesuaikan menjadi 4 rombel.
Jenjang SD: Disesuaikan menjadi 2 rombel.
Jenjang SMA: Kuota tetap sesuai rencana awal.
Untuk mengantisipasi anak yang mengalami homesick (rindu rumah), khususnya siswa SD, pihak sekolah menerapkan pendekatan persuasif dan humanis dengan memberikan akses komunikasi serta izin kunjungan bagi orang tua.
Langkah ini diperkuat dengan keterlibatan para orang tua dalam rangkaian MPLS untuk meyakinkan mereka bahwa program Sekolah Rakyat dikelola secara serius dan terintegrasi oleh pemerintah.
Pewarta: Sukini
Lay Out: Lisya Wulan
Editor: Harijono
Posting Komentar