Bantuan Perikanan Rp550 Juta Jadi Sorotan, Pemdes Saseel Diminta Buka Data
Jatimnews.info || Sumenep - Total anggaran Rp745,9 juta yang tercatat dalam data desa, sebesar Rp550.000.000” dialokasikan untuk pos "Bantuan Perikanan". Jumlah itu jauh lebih besar dibanding pos kesehatan dan bencana. Ketiadaan informasi rinci membuat publik bertanya tentang realisasi dan penerima manfaat dana ratusan juta tersebut.
Data anggaran desa yang beredar memunculkan sejumlah kejanggalan. Dari total Rp745.900.000, alokasi terbesar ada pada pos "Bantuan Perikanan" sebesar Rp550.000.000. Sementara itu pos "Keadaan Mendesak" tercatat 2 kali dengan nilai masing-masing Rp72.000.000.
Temuan dalam data anggaran desa Saseel menunjukkan adanya pos "Keadaan Mendesak" yang muncul 2 kali dengan nilai masing-masing Rp 72 juta. Total Rp 144 juta untuk satu pos dengan nama sama dinilai janggal dan berpotensi menimbulkan pertanyaan terkait asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan desa.
Anggaran Rp550 juta untuk "Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)" menjadi yang terbesar. Namun dalam data yang beredar tidak dirinci bentuk bantuan, jumlah penerima, dan jenis komoditas yang dibiayai.
Padahal sebesar itu seharusnya berdampak langsung pada peningkatan ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan di desa Saseel. Minimnya informasi membuat publik mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaannya.
"Angka Rp550 juta itu bukan kecil. Warga berhak tahu ini untuk siapa, bibit apa, pakan berapa ton, dan siapa yang menerima. Jangan sampai ini hanya jadi angka di kertas tanpa ada wujudnya di lapangan," ujar Rasyid Nadyin, Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik, Minggu (10/8).
Kejanggalan lain ada pada pos "Keadaan Mendesak" yang muncul 2 kali dengan nilai sama, Rp 72 juta. Jika ditotal angkanya mencapai Rp 144 juta. Selain itu juga ada pos "Keadaan Darurat" Rp15 juta.
"Ini uang rakyat. Apapun posnya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Perikanan Rp550 juta, tunjukkan siapa penerimanya dan barangnya. Kalau Mendesak double Rp 144 juta, jelaskan rinciannya. Jangan sampai anggaran besar hanya jadi angka tanpa manfaat untuk warga."
Dan penggunaan nama pos yang sama 2 kali berpotensi menimbulkan multitafsir dan rawan. Publik perlu penjelasan apakah itu untuk kegiatan berbeda atau kesalahan penatausahaan.
"Kami mendesak Pemdes Saseel segera buka data. Uang negara apalagi dalam kondisi 'mendesak' dan 'darurat' harus penggunaannya jelas, ada bukti, dan bisa diaudit. Jangan sampai ada pemborosan atau penyalahgunaan," tegas Rasyid.
Rasyid menekankan, asas pengelolaan keuangan desa adalah transparan, akuntabel, dan partisipatif. Semua anggaran, sekecil apapun, harus bisa dijelaskan kepada warga.
"Ini bukan soal menolak program. Ini soal kepatutan. Mana yang lebih mendesak, Posyandu Rp 32 juta atau Perikanan Rp550 juta? Mana bukti belanja untuk keadaan mendesak Rp 144 juta? Buka saja datanya biar terang," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Saseel terkait belum memberikan klarifikasi resmi terkait rincian dan realisasi anggaran tersebut.
Pewarta: Juhari/M.Sairi
Lay Out: Lisya Wulan
Editor: Hary
Posting Komentar