Ratusan Kepala Desa se-Kabupaten Mojokerto Gelar Aksi Damai, Tuntut ADD Dikembalikan Seperti Semula
Dalam orasinya, Kepala Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Andridi, menyampaikan...
Jatimnews.info || Mojokerto — Ratusan kepala desa bersama sekretaris desa dan perangkat desa se-Kabupaten Mojokerto menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Rabu (24/12/2025).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan atas kebijakan pengurangan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dinilai memberatkan jalannya pemerintahan desa serta berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
Sejak pukul 08.00 WIB, massa aksi berkumpul di Alun-alun Mojokerto sebelum bergerak secara tertib menuju Kantor Pemkab. Para peserta aksi tampak kompak mengenakan pakaian serba putih dan membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan, di antaranya
“Kembalikan ADD Seperti Semula”, “Jangan Potong Gaji Kami”, serta “Manusiakan Manusia”.
Dalam orasinya, Kepala Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Andridi, menyampaikan bahwa pengurangan ADD berpotensi menghambat roda pemerintahan desa, terutama dalam pelaksanaan program pelayanan publik dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Ia menegaskan, tuntutan yang disampaikan bukan bersifat kepentingan pribadi, melainkan aspirasi bersama seluruh pemerintah desa di Kabupaten Mojokerto.
“Kami meminta Bupati Mojokerto segera mengembalikan besaran ADD seperti semula dan menerbitkan regulasi atau Peraturan Bupati yang mengatur penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa agar memiliki kepastian hukum,” tegas Andridi di hadapan peserta aksi.
Aksi damai tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian gabungan Polresta Mojokerto dan Polres Mojokerto Kabupaten. Turut hadir Kasat Intelkam Polres Mojokerto, AKP Danny Prastiyansyah, S.E., bersama anggota intelijen yang terus memantau jalannya aksi agar tetap berlangsung aman dan kondusif.
Berdasarkan hasil musyawarah kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa se-Kabupaten Mojokerto pada Selasa (23/12/2025), terdapat sejumlah kesepakatan penting, salah satunya adalah tetap menggelar aksi damai hingga ada keputusan resmi dari Bupati Mojokerto berupa regulasi tertulis.
Massa aksi berharap pemerintah daerah segera memberikan solusi konkret demi keberlangsungan pemerintahan desa dan stabilitas pembangunan daerah.
Jurnalis: Johanes
Reporter: Khoirul
Lay Out: Lisya Wulan
Editor: Harijono
.jpg)
.jpg)
Posting Komentar