Serap Aspirasi di Mejayan, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Tekankan Kedisiplinan SIPD demi Cegah ‘Program Siluman’

Jatimnews.info || Madiun – Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua tahun anggaran 2026 di Pendopo Kecamatan Mejayan, Rabu (14/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, politisi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan guna menutup celah munculnya "program siluman".

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Madiun Fraksi PDI Perjuangan Rudi Triswahono, Camat Mejayan, jajaran staf kecamatan, kepala desa beserta Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Mejayan, serta tokoh masyarakat dan tokoh partai politik.

Sinkronisasi Melalui SIPD

Fery Sudarsono menjelaskan bahwa reses kali ini merupakan instrumen penting untuk menyelaraskan usulan masyarakat dengan sistem perencanaan daerah. Ia mengingatkan para Kepala Desa dan BPD untuk lebih disiplin dalam menginput data ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

"Tujuannya adalah memastikan bahwa pada tahun anggaran 2027 tidak ada lagi 'program siluman' atau program yang muncul tanpa perencanaan matang. Akurasi administrasi seperti tanggal dan detail usulan di SIPD sangat krusial agar usulan tidak tertolak saat verifikasi," tegas Fery.

Ia menambahkan bahwa terdapat dua jalur SIPD yang nantinya akan bermuara di Bappeda: jalur Musrenbang untuk pemerintah desa dan jalur Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) bagi anggota DPRD.

Aturan Ketat Pokir dan Koordinasi Desa

Dalam sambutannya, Fery juga memaparkan regulasi baru yang lebih ketat berdasarkan aturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat ini, anggota DPRD dilarang menyalurkan Pokir di luar Daerah Pemilihan (Dapil) mereka.

"Setiap anggota DPRD harus fokus memperjuangkan aspirasi di wilayah dapilnya masing-masing. Karena kapasitas Pokir terbatas, kami mengajak pihak desa proaktif berkomunikasi dengan dewan setelah input SIPD agar kami bisa mengawal usulan prioritas tersebut di tingkat dinas terkait, baik itu Pertanian, UMKM, maupun PU," imbuhnya.

Kewajiban Konstitusional

Menjawab pertanyaan media mengenai latar belakang kegiatan ini, Fery menegaskan bahwa reses adalah kewajiban konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

"Ini adalah kewajiban kami setiap masa sidang untuk menyerap aspirasi. Dalam satu tahun ada tiga masa sidang, dan ini adalah yang kedua. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat yang diwakili Kepala Desa, BPD, maupun tokoh masyarakat," jelasnya.

Untuk masa persidangan kedua ini, Ketua DPRD Kabupaten Madiun menjadwalkan dua titik reses. Setelah Kecamatan Mejayan, kegiatan serupa akan dilaksanakan di Kecamatan Saradan pada hari berikutnya.

Melalui momentum ini, Fery berharap stigma skeptis masyarakat terhadap Musrenbang dapat berubah. Ia optimistis dengan perencanaan yang tertata sejak awal dan pengawalan yang tepat, usulan desa memiliki peluang jauh lebih besar untuk menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten Madiun.

Pewarta: Sukini

Lay Out: Lisya Wulan 

Editor: Harijono