Juhari Menunjukkan Taringnya Bongkar APMS Timbun BBM Subsidi Ke Pertamina Siap Sikat, Oknum Polisi Malah Kena "Semprot"
Doc Foto: Juhari saat berikan laporan ke Propam bersama tim (Red)
Jatimnews.info || Sumenep – Jangan pernah remehkan kekuatan orang yang sedang mencari keadilan. Kalimat ini pas banget buat menggambarkan sosok Johari, aktivis lintas kepulauan yang selama ini mungkin dianggap sebelah mata oleh sebagian pihak. Diam-diam tapi mematikan, Johari membuktikan taringnya dengan melempar bola panas dugaan permainan BBM subsidi langsung ke "sarang macan".
Kabar terbaru, laporan Juhari sudah resmi mendarat mulus di meja Executive General Manager (EGM) Regional Patra Niaga, Ibu Vivie. Buat yang belum tahu, jabatan ini bukan kaleng-kaleng; sekali ketuk palu, nasib izin usaha APMS nakal bisa langsung tamat alias Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).
Dalam sambungan telepon pada Jumat (15/5/2026) sore, Ibu Vivie tidak memberikan ruang kompromi. "Yang pasti kami akan ambil tindakan tegas sesuai pelanggaran. Kita juga segera koordinasi dengan APH dan BPH Migas," tegasnya dengan nada yang bikin merinding para pemain BBM ilegal.
Tapi tunggu dulu, ada drama menarik di balik laporan ini. Ketegasan Pertamina di Surabaya ternyata berbanding terbalik dengan respon "dingin" aparat di tingkat lokal. Juhari mengaku sempat dibuat elus dada saat laporannya soal dugaan penimbunan BBM ditolak mentah-mentah oleh oknum di Polsek Sapeken.
Bukannya jadi pelindung masyarakat, oknum Kanit Intel dan Kanit Reskrim di sana malah berdalih kalau urusan BBM subsidi itu cuma urusan Pertamina dan bukan pelanggaran hukum.
"Sejak kapan anggota Polsek berubah fungsi jadi Juru Bicara (Jubir) APMS?" cetus Juhari pedas.
Pertanyaan ini jelas menampar wajah institusi. Kok bisa, masyarakat yang mau bantu kontrol sosial malah dikasih jawaban yang bikin dahi berkerut?
Gerah dengan respon lokal yang mirip "tembok", Juhari pun tidak mau tanggung-tanggung. Masalah ini sekarang melebar ke meja Paminal Bid Propam Polda Jatim. Kedua oknum Kanit tersebut dilaporkan secara resmi karena dinilai tidak profesional dan menghambat peran serta warga dalam mengawal hak rakyat.
Masyarakat Sapeken kini cuma bisa menonton: Apakah hukum akan tegak lurus, atau para penimbun tetap bisa tidur nyenyak di bawah ketiak oknum berseragam? Kita lihat saja, apakah kejujuran masih punya tempat di ujung timur Sumenep ini. Entahlah, hanya Tuhan yang tahu.
Pewarta: Juari
Reporter: Bang Jay
Lay Out: Wulan
Editor: Hary
Posting Komentar