Bupati Madiun Tekankan Disiplin Regulasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Membangun Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa Berintegritas untuk Mewujudkan Madiun BERSAHAJA
Jatimnews.info || Madiun – Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, meminta seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun untuk memperkuat disiplin regulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Hal ini ditegaskannya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk "Membangun Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa Berintegritas untuk Mewujudkan Madiun BERSAHAJA" di Pendopo Mudagraha, Rabu (28/1/2026).
Acara yang diinisiasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun ini diikuti oleh 105 peserta. Mereka terdiri dari pimpinan OPD, Direktur RSUD, Kepala Puskesmas, Camat, hingga Lurah yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Utamakan Kesejahteraan Masyarakat
Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Mas Hari ini menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administratif untuk menggugurkan kewajiban.
"Saya berharap seluruh jajaran melaksanakan kegiatan sesuai regulasi. Output-nya harus benar-benar dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Itu yang utama," tegas Mas Hari.
Ia juga meminta jajarannya untuk memegang teguh tujuh prinsip dasar pengadaan, di antaranya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Terkait pengadaan yang bersifat teknis seperti alat berat, ia mendorong adanya kajian bersama agar tercapai efisiensi anggaran.
"Jika ada penyedia lokal yang menyewakan dengan harga lebih murah, itu akan mempermudah kita. Efisiensi anggaran tersebut nantinya bisa dialokasikan untuk program pembangunan lainnya," tambahnya.
Hindari Konflik Kepentingan
Bimtek ini menghadirkan narasumber berkompeten, yakni Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI, Setya Budi Arijanta. Dalam paparannya yang berjudul “Strategi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Setya mewanti-wanti para pejabat agar teliti sejak tahap perencanaan.
Ia mengingatkan pentingnya menyesuaikan pengadaan dengan kebutuhan riil di lapangan serta menjaga integritas untuk menghindari benturan kepentingan (conflict of interest).
Hadir pula dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, serta Kepala Bagian PBJ Setda Kabupaten Madiun, Heru Sulaksono. Melalui kegiatan ini, Pemkab Madiun berkomitmen menciptakan ekosistem birokrasi yang bersih dan transparan.
Pewarta: Sukini
Lay Out: Lisya Wulan
Editor: Harijono
.jpg)
.jpg)
Posting Komentar