Petani Kangean Mengelus Dada! Hak Subsidi Dijual Bebas di Atas HET, Aparat Masih Tutup Mata?
Jatimnews.info || Sumenep - Ada yang ganjil di balik distribusi pupuk subsidi di Kepulauan Kangean, Kecamatan Arjasa. Bukannya meringankan beban petani, aturan yang diterapkan oknum Dinas Pertanian justru terlihat seperti lelucon buruk untuk menyusahkan rakyat kecil.
Bagaimana tidak? Kelompok Tani (Poktan) yang namanya sudah sah terdaftar sebagai penerima resmi justru dipersulit setengah mati. Mau ambil hak sendiri saja harus bawa KTP asli dan diharamkan diwakilkan.
Tapi anehnya, aturan ketat itu langsung "luntur seketika" buat pembeli siluman yang bukan anggota Poktan. Bebas keluar-masuk kios tanpa syarat apa pun!
Hebatnya lagi, saat dikonfirmasi di lokasi, salah satu pembeli non-Poktan dengan santainya menaikkan pupuk subsidi ke bak mobil pick-up miliknya sambil berujar tanpa beban, "Kalau saya tidak usah pakai KTP dan syarat ini-itu, saya ini kan orangnya Prabowo." Wah, sejak kapan nama besar pemimpin negara dijadikan tiket bebas melanggar aturan subsidi rakyat?
Sementara itu, Deni, pekerja paruh waktu (P3K) di bawah naungan Dinas Pertanian Arjasa yang diduga menjadi dalang di balik karut-marut ini bukannya introspeksi diri saat dikonfirmasi Johari, malah ngajak ketemu dengan dalih win-win solution. Solusi untuk siapa? Untuk petani yang gigit jari atau untuk kantong oknum yang bermain di atas harga HET (Harga Eceran Tertinggi)?
Ironisnya belum berhenti di situ. Perjuangan aktivis antar pulau Kangean, Johari, yang membongkar borok distribusi pupuk subsidi tak sesuai SOP ini justru mendapat teror mental dari dalam lingkaran sendiri melalui Vois aplikasi whatsapp.
LSM senior bernama Daeng Sultan malah mengirim pesan WhatsApp dengan gaya ala preman kepada Johari jauh dari kesan mentor yang membimbing juniornya. Bukannya mendukung penegakan aturan demi petani, Daeng Sultan justru menyudutkan Johari seolah wilayah kekuasaannya sedang diusik.
Johari hanya bisa mengelus dada, mendapati figur yang selama ini dihormati dan dipercaya malah pasang badan demi membela mitra strategis yang jelas-jelas salah kapra.
Bagaimana hati dan perasaan Kelompok Tani saat melihat oknum aparat dan LSM yang seharusnya membela, malah justru melindungi penyimpangan pupuk subsidi ini?
Sampai kapan hak petani di pulau terluar dijadikan komoditas permainan oknum berdasi dan pelindung bermental preman? Aparat penegak hukum (APH) Sumenep dituntut turun tangan mengusut tuntas aroma busuk mafia pupuk di Arjasa ini! (Juhari/Red)
Posting Komentar