Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati Diharapkan Bertindak Tegas, Penanganan Dugaan Nikah Siri PNS Jadi Sorotan !

Jatimnews.info || Kota Kediri – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, S.H., M.Kn., diharapkan segera mengambil langkah tegas dan memastikan transparansi penanganan dugaan perkawinan siri yang melibatkan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dengan seorang pria yang disebut masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain.

Persoalan tersebut kini menjadi sorotan, bukan semata-mata menyangkut persoalan rumah tangga, melainkan juga berkaitan dengan dugaan pelanggaran ketentuan perkawinan, disiplin pegawai negeri, serta kode etik dan perilaku aparatur sipil negara (ASN).

Apabila dugaan tersebut terbukti dan memenuhi unsur pelanggaran, penanganannya perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, setiap dugaan pelanggaran harus terlebih dahulu dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif, profesional, dan tidak memihak.

"Berdasarkan dokumen yang menjadi bahan kajian, perkara tersebut bermula dari pengaduan yang disebut telah diterima Inspektorat Kota Kediri pada 20 Mei 2026."

Selanjutnya, berdasarkan kronologi dalam dokumen tersebut, pada 15 Juni 2026 telah dibentuk tim pemeriksa untuk menangani dugaan pelanggaran. Proses tersebut kemudian berlanjut dengan agenda pemanggilan dan pemeriksaan pada akhir Juni 2026.

Meski demikian, perkembangan hasil pemeriksaan maupun keputusan yang telah diambil oleh pihak berwenang belum dapat dipastikan hanya berdasarkan kronologi tersebut.

DPC GRIB JAYA Minta Klarifikasi

Persoalan ini kembali mencuat setelah DPC GRIB JAYA Kota Kediri pada 29 September 2026 mengirimkan surat permohonan klarifikasi terkait perkembangan penanganan perkara tersebut.

Permohonan klarifikasi itu menjadi perhatian publik, terutama menyangkut sejauh mana proses pemeriksaan yang telah dilakukan Inspektorat Kota Kediri dan apakah terdapat tindak lanjut sesuai dengan ketentuan disiplin ASN.

Publik juga berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan pengaduan, sepanjang informasi tersebut dapat disampaikan sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan dengan tetap melindungi data pribadi serta hak-hak pihak yang diperiksa.

Apabila pemeriksaan telah berjalan, Inspektorat diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai tahapan penanganan perkara, status pemeriksaan, serta mekanisme tindak lanjut yang ditempuh.

Sementara itu, apabila masih terdapat proses yang harus diselesaikan, penjelasan mengenai kendala dan tahapan berikutnya juga penting untuk menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.

Wali Kota Diminta Pastikan Penanganan Transparan

Sebagai kepala daerah, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati diharapkan memastikan bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran yang melibatkan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Kediri ditangani secara profesional, proporsional, dan sesuai aturan.

Penegakan disiplin ASN harus mengedepankan prinsip keadilan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap pegawai tertentu, tetapi juga tidak boleh ada penjatuhan sanksi sebelum dugaan pelanggaran terbukti melalui mekanisme yang sah.

Dalam konteks ini, dugaan perkawinan siri tersebut perlu ditelaah berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang relevan.

"Status perkawinan para pihak, ketentuan mengenai perkawinan bagi PNS, serta kemungkinan adanya pelanggaran disiplin harus diperiksa secara cermat oleh instansi yang berwenang."

Ketentuan mengenai disiplin PNS, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dapat menjadi salah satu rujukan apabila terdapat dugaan pelanggaran kewajiban atau larangan sebagai PNS. 

Penerapannya tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan kesesuaian perbuatan yang terbukti dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, persoalan perkawinan juga harus dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan.

Dugaan adanya perkawinan ketika salah satu pihak masih terikat perkawinan sah tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai tindak pidana tanpa pemeriksaan terhadap fakta dan unsur hukum yang relevan.

Menunggu Kejelasan Hasil Pemeriksaan,  dokumen kronologi yang menjadi bahan pemberitaan belum memberikan kepastian mengenai hasil akhir pemeriksaan, bentuk rekomendasi yang mungkin telah disampaikan, ataupun ada tidaknya keputusan disiplin terhadap PNS yang bersangkutan.

Oleh karena itu, klarifikasi dari Inspektorat Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri menjadi penting untuk menjawab pertanyaan publik mengenai tindak lanjut pengaduan yang telah diterima sejak Mei 2026.

Konfirmasi juga perlu diberikan kepada pihak PNS yang bersangkutan serta pihak-pihak lain yang disebut dalam perkara ini guna memastikan pemberitaan tetap berimbang.

Masyarakat berharap penanganan perkara tersebut tidak berhenti pada tahap administrasi semata, melainkan memperoleh kejelasan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah tegas yang diharapkan bukan berarti menjatuhkan sanksi tanpa pembuktian, melainkan memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara tuntas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, penanganan perkara ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang berkepentingan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparatur Pemerintah Kota Kediri.

Pewarta: Suhendro 

Lay Out: Lisya Wulan 

Editor: Harijono