Tekan Konflik Perguruan Silat, Pemkab Madiun Gelar Sarasehan "Kampung Pesilat"
Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan bahwa seni bela diri pencak silat di wilayahnya kini diandalkan menjadi penggerak industri kreatif dan perekonomian warga, tidak lagi sekadar olahraga atau seni pertunjukan.(Red)
Jatimnews.info || Madiun — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menegaskan komitmennya dalam memperkuat iklim daerah yang kondusif sekaligus mengoptimalkan potensi budaya lokal melalui Sarasehan Implementasi Budaya Damai "Kampung Pesilat" di Pendopo Kantor Camat Balerejo, Kamis (1/10/2026).
Langkah strategis ini ditujukan untuk menekan potensi konflik antarperguruan silat sekaligus menyelaraskan program daerah guna mewujudkan visi "Madiun Bersahaja".
Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan bahwa seni bela diri pencak silat di wilayahnya kini diandalkan menjadi penggerak industri kreatif dan perekonomian warga, tidak lagi sekadar olahraga atau seni pertunjukan.
"Pencak silat memiliki potensi ekonomi masif, mulai dari ekosistem UMKM penyedia seragam dan peralatan, sektor kuliner, jasa transportasi, hingga pengembangan industri kreatif seperti pembuatan film sejarah atau budaya," ungkap Hari.
Ia menegaskan, stabilitas keamanan wilayah menjadi fondasi utama menarik minat investor serta wisatawan. Pemkab Madiun pun telah menyiapkan tiga kebijakan prioritas:
Payung Hukum: Penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia.
Wadah Komunikasi: Pembentukan Forum Kerukunan Pesilat secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten melalui dialog berkala.
Infrastruktur dan Promosi: Pembangunan Monumen Delta Kampung Pesilat di sisi selatan Alun-alun pada 2027 serta target penuntasan produksi film sinematik pencak silat tahun depan.
Dalam agenda yang sama, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi memaparkan data bahwa sekitar 50 hingga 70 persen warga Madiun—atau sekitar 422 ribu dari total 739 ribu jiwa—tercatat sebagai anggota perguruan pencak silat.
"Kerukunan menjadi kunci mutlak di tengah besarnya populasi pesilat. Tanpa keharmonisan, kondusivitas daerah dan agenda pembangunan mustahil terwujud," tegas Purnomo.
Ia menambahkan, kestabilan daerah bertumpu pada empat pilar: penegakan hukum dan keamanan (TNI-Polri serta Siskamling), tata kelola pemerintahan yang adil, peran tokoh masyarakat dan budaya, serta penguatan infrastruktur dan ekonomi.
Sementara itu, Camat Balerejo Suci Wuryani menjelaskan bahwa forum yang didanai APBD Kecamatan Balerejo ini melibatkan 130 peserta. Unsur yang hadir mencakup Muspika, Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta perwakilan pengurus dari 9 perguruan silat di Balerejo.
"Lewat sarasehan dan pembentukan Paguyuban Kampung Pesilat hingga tingkat desa, seluruh pihak disatukan untuk menanggalkan ego kelompok serta mengedepankan nilai Pancasila. Potensi besar ini kita arahkan untuk memajukan pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kerakyatan," tutur Suci.
Pewarta: Sukini
Lay Out: Lisya Wulan
Editor: Harijono
Posting Komentar